Memberdayakan Lewat Kebijakan Strategis

Penulis: Anonim

Kulonprogo bukanlah daerah yang jadi sorotan media, Bandung, Surabaya, apalagi Jakarta. Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, pun tak sepopuler Kang Emil, Bu Risma apalagi Ahok.

Walau tanpa sorot media, Hasto Wardoyo, telah meletakkan spirit kemandirian sebuah bangsa. Ia mengajak warganya keluar dari kemiskinan, dengan kekuatan sendiri. Hasto memberi teladan dlm senyapnya publikasi.

Ia memulai dengan gerakan “Bela & Beli Kulonprogo”. Antara lain, dengan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan Pelajar & PNS di sana mengenakan seragam batik geblek renteng, batik khas Kulonprogo, pd hari tertentu. Ternyata, dengan jumlah 80.000 pelajar & 8.000 PNS, kebijakan ini mampu mendongkrak industri batik lokal. Sentra kerajinan batik tumbuh pesat, dari cuma 2 menjd 50-an. Seribuan perajin batik Kulonprogo yang biasanya bekerja di Yogyakarta, kini bs bekerja di Kulonprogo. Uang ratusan miliar rupiah dari usaha kecil ini berputar di Kulonprogo. Puryanto, seorang pengusaha batik di desa Ngentarejo, mengaku omzetnya meningkat. Bahkan pernah hingga mencapai 500 persen.

Hasto, yang menjabat Bupati sejak 2011, juga berusaha menjamin pendapatan petani lokal, dengan mewajibkan setiap PNS membeli beras produksi petani Kulonprogo, 10 kg/bln. Bahkan beras raskin yang dikelola Bulog setempat, kini menggunakan beras produksi petani Kulonprogo.

Sang Bupati yang juga dokter spesialis kandungan ini juga membuat PDAM mengembangkan usaha, dengan memprodusi air kemasan merk AirKu ( Air Kulonprogo ). Selain menyumbangkan PAD, keberadaan air kemasan ini membangkitkan kebanggan warga setempat dengan mengkonsumsi air produk sendiri. AirKu kini menguasai seperempat ceruk pasar air kemasan di Kulonprogo. Anto, staf PDAM setempat, menuturkan, kini jumlah permintaan lebih besar dari produksi. Karena itu, volume produksi AirKu akan segera ditingkatkan.

Berbagai kebijakan lewat program Bela & Beli, ternyata mampu menurunkan angka kemisikinan di Kulonprogo, dari 22,54 % pd 2013 menjadi 16,74 % pd 2014 ( data Bappeda ).

Oh ya, jika Anda ke Kulonprogo, Anda tak akan menemukan papan iklan rokok. Pemerintah Kulonprogo memang menolak sponsor dari perusahaan rokok. Kebijakan ini tentu mengurangi pendapatan daerah. Namun, memimpin daerah bukan cuma soal menggenjot pendapatan, tapi menempatkan posisi moral yang memihak rakyat. Dlm hal ini, membela hak kesehatan rakyat.

Bupati yang lulusan UGM ini juga memberlakukan Universal Coverage dlm pelayanan kesehatan, di mn Pemkab Kulonprogo menanggung biaya kesehatan warganya Rp 5 juta /org .

Utk mengimbangi program Universal Coverage, RSUD Wates Kulonprogo memberlakukan layanan tanpa kelas. Artinya, ketika kelas 3 penuh, pasien miskin bs dirawat di kelas 2, kelas 1, bahkan VIP.

Sekali lagi, berbagai kebijakan populis ini dijalankan tanpa banyak sorotan media…???? Dan satu lagi di kulonprogo alfa dan indomart yang biasanya berdampingan bagai pasangan yang tak terpisahkan itu (dimana ada alfa..disitu ada indo) tidak diijinkan untuk membuka usahanya, kecuali mau bermitra dengan koperasi.

Dengan syarat dan ketentuan tertentu. Salah satunya kewajiban menampung produk UKM didalam gerai tsb dan mempekerjakan karyawan dari anggota koperasi. Alfa dan indo yang bekerja sama dengan koperasi, namanya bukan alfa dan indo lagi..tapi d ganti mnjd ToMIRA (Toko Milik Rakyat)